Haloo Sobat Abqory !!!Summary:&nbsp;Teknologi artificial intelegent (AI) dapat menjadi inovasi untuk mensejahterakan ekonomi negara bagi sektor keuangan khususnya keuangan syariah di Indonesia. Penerapan AI tersebut bertujuan untuk mempermudah aktivitas perbankan dan mengurangi biaya operasional pelayanan nasabah. Melalui penerapan AI tersebut diharapkan untuk mendorong&nbsp; kesejahteraan ekonomi negara.&nbsp;Pembahasan:Sobat Abqory tahu gak nih? Teknologi artificial intelegent (AI)&nbsp; punya banyak peran penting lho, khususnya di berbagai industri dan sektor keuangan syariah nih. Penerapan teknologi AI di lembaga keuangan seperti Bank Syariah, dapat meningkatkan efisiensi layanan perbankan. Peningkatan efisiensi layanan ini, akan membuat pengeluaran Bank menjadi berkurang. Dengan berkurangnya dana pengeluaran ini, maka dana tersebut dapat dialokasikan untuk keperluan lain. Salah satunya seperti penambahan suku bunga untuk nasabah.&nbsp;&nbsp;Sebenarnya salah satu konsep diadakanya sebuah Bank itu untuk mensejahterakan masyarakat. Teknologi AI hadir untuk membantu meningkatkan kesejahteraan tersebut. Lalu, kira-kira apa saja sih peran serta teknologi AI dalam sektor keuangan dan perbankan Syariah? Yuk sama-sama lihat perannya apa saja!&nbsp;Misal waktu membeli suatu barang mahal yang di mana harus memerlukan jumlah uang&nbsp;cash yang banyak. Tidak mungkin dong sobat Abqory membawa dan menghitung uang sebanyak itu. Pastinya akan membutuhkan waktu yang lama dan rentan dicuri. Lantas untuk mengatasi permasalahan tersebut, sobat Abqory bisa menggunakan teknologi AI dengan aplikasi mobile banking. Mulai dari transaksi pembelian produk kebutuhan maupun usaha. Hanya dengan memindai QRIS dan bayar.&nbsp;Teknologi AI berperan untuk membaca dan memproses informasi yang terkandung dalam QRIS tersebut melalui sistem&nbsp;Optical Character Recognition (OCR). Selain itu peran penting AI yang lainnya untuk tujuan keamanan atau analisis bisnis adalah memeriksa keaslian transaksi, mendeteksi potensi penipuan, dan menganalisis pola transaksi.&nbsp;&nbsp;Terima KasihSelamat Membaca!&nbsp;Semoga bermanfaat untuk kita semua.&nbsp;Penulis:&nbsp;Nathan Ramadhani&nbsp;Reviewer &amp; Penanggung Jawab:Rifqi Abqory Najih, SH. MH, CBLC&nbsp;(Bagi teman-teman yang hendak berkontribusi dalam penulisan artikel dan berita di Abqory Sharia dapat mengisi formular pendaftaran berikut:&nbsp;<a href="https://bit.ly/tulisanabqory">https://bit.ly/tulisanabqory</a>)

large_BERGERAK-BERSAMA,-AI-DAN-KEUANGAN-SYARIAH-MENSEJAHTERAKAN-EKONOMI-NEGARA.png

medium_BERGERAK-BERSAMA,-AI-DAN-KEUANGAN-SYARIAH-MENSEJAHTERAKAN-EKONOMI-NEGARA.png

small_BERGERAK-BERSAMA,-AI-DAN-KEUANGAN-SYARIAH-MENSEJAHTERAKAN-EKONOMI-NEGARA.png

thumbnail_BERGERAK-BERSAMA,-AI-DAN-KEUANGAN-SYARIAH-MENSEJAHTERAKAN-EKONOMI-NEGARA.png

BERGERAK BERSAMA, AI DAN KEUANGAN SYARIAH MENSEJAHTERAKAN EKONOMI NEGARA

Assalamu'alaikum Halo Sobat Abqory. Yuk Baca Artikel berikut:Summary:Pengesahan UU P2SK kembali menambah beban tugas OJK untuk mengawasi laju usaha KSP di sektor keuangan. Namun, hal itu tidak mengaburkan tugas Kemenkop UKM, melainkan secara bersama bersinergis untuk mengawal kemajuan tata usaha perkoperasian.Pengesahan Undang-Undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) tidak hanya menjadi buah bibir di kalangan ekonom karena memberi nafas segar soal kebijakan&nbsp;spin off,&nbsp;tapi juga atas bertambahnya tugas Otoritas Jasa Keuangan, atau yang biasa disingkat menjadi OJK.Lah, ‘kok, jadi bahan perbincangan? Memang awalnya OJK tidak mengawasi koperasi?Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri merupakan lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank.Kali ini, tidak hanya melakukan pengawasan di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank, tapi juga bertambah tugasnya untuk mengawal transaksi aset kripto dan koperasi.Jadi, OJK&nbsp;ngambil tugas Kemenkop UKM,&nbsp;dong?Tidak sama sekali. Koperasi yang dimaksud yakni koperasi yang tidak hanya melayani anggota, melainkan juga non-anggota dan berkegiatan di sektor keuangan. Misalnya, seperti lembaga keuangan mikro (LKM), bank perkreditan rakyat, dan asuransi yang berbadan hukum koperasi."KSP (Koperasi Simpan Pinjam) yang memperluas pelayanan ke non anggota dan bergerak di sektor jasa keuangan akan diawasi OJK, tidak semua KSP," jelas Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic yang juga menjadi Ketua Panja RUU P2SK kepada CNBC Indonesia.“Kemenkop yang akan menentukan KSP mana yang perlu diawasi OJK. Open loop ke OJK setelah ditentukan oleh Kemenkop UKM mana yang open loop,” lanjutnya.Di sisi lain, OJK tidak memegang wewenang atas pengaturan, perizinan, dan pengawasan atas KSP. Hal tersebut tetap sepenuhnya berada di bawah Kemenkop UKM. Kemenkop UKM nantinya akan mengawasi operasional koperasi, termasuk KSP closed loop.Jadi bisa dipastikan, OJK di sini hanya mengawasi soal jalannya transaksi usaha KSP di sektor keuangan, bukan hal-ihwal menyambut pengaturan, perizinan, dan pengawasan KSP secara keseluruhan, karena itu tugasnya Kemenkop UKM.

large_UU-P2SK-SAH!-KOPERASI-BAKAL-DIKAWAL-OJK.png

medium_UU-P2SK-SAH!-KOPERASI-BAKAL-DIKAWAL-OJK.png

small_UU-P2SK-SAH!-KOPERASI-BAKAL-DIKAWAL-OJK.png

thumbnail_UU-P2SK-SAH!-KOPERASI-BAKAL-DIKAWAL-OJK.png

UU P2SK SAH! KOPERASI BAKAL DIKAWAL OJK? 

Haloo Sobat Abqory !!!Summary:&nbsp;Kewenangan MUI masih terdapat dalam UUP2SK sekalipun tidak tercantum nama MUI dalam UUP2SK.&nbsp;Pembahasan:Menyusul pengesahan Undang-Undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) pada tanggal 12 Desember 2022, salah satu topik yang dibahas cukup sering adalah soal kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang untuk menerbitkan fatwa tentang ekonomi syariah.Hal menarik Pertama terdapat dalam Pasal 337 huruf H di mana berbunyi:“Semua istilah "Majelis Ulama Indonesia" yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku dalam perundang- undangan di sektor keuangan dibaca sebagai "lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah".Jelas, ‘kan, dalam pasal tersebut menyatakan bahwa setelah sahnya UU P2SK ini, semua istliah yang berhubungan dengan MUI akhirnya akan dihilangkan dari perundang-undangan kita dan diubah menjadi kewenangan kepada lembaga apa pun yang berwenang menetapkan fatwa di bidang syariah.Pertanyaannya sekarang!;jadi bener dong kewenangan MUI sebagai satu-satunya yang mengeluarkan fatwa syariah dihilangkan dan semua bisa berfatwa?Eits, jangan salah paham dulu! Jangan juga langsung berspekulasi. Sebagai orang yang mengerti hukum, kita pasti paham, kalau di setiap undang-undang ada yang namanya bagian “Penjelasan”, ‘kan?Nah, yuk, kita lihat apa, ‘sih, yang dimaksud dengan&nbsp;"lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah".Kalau kita lihat dalam bab penjelasan di bagian Pasal 337 huruf h, jelas yang dimaksud di sini sebagai&nbsp;"lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah" adalah Majelis Ulama Indonesia dan bukan yang lain.Jadi jelas ya, Sobat, kalau sebenarnya pengalihan istilah ini tidak lebih dari perubahan kata dan kewenangan MUI secara absolut sebagai yang berwenang dalam menerbitkan fatwa syariah tetap bertahan.Gimana? Udah ngerti soal apakah betul kewenangan MUI diberedel dalam UU P2SK?Semoga dengan artikel ini nafsu Sobat untuk membaca terus meningkat dan kita bisa kembali bertemu di lain topik, di lain tulisan.

Artikel

Topic

Populer

Islam Dalam Menyikapi Fenomena Uang Muka (Down Payment)

APA BEDANYA “PERBUATAN MELAWAN HUKUM” DAN “WANPRESTASI”?

BEDA BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL

INDONESIAN GLOBAL HALAL HUB TANTANGAN ATAU HANYA ANGAN ?

DUKUNG UMKM LEWAT SELF DECLARE & KUR

Semua Artikel

BERGERAK BERSAMA, AI DAN KEUANGAN SYARIAH MENSEJAHTERAKAN EKONOMI NEGARA

UU P2SK SAH! KOPERASI BAKAL DIKAWAL OJK?

UU P2SK SAH! KEWENANGAN MUI DIBEREDEL?

PERJANJIAN DAN JANJI: PERSPEKTIF SYARIAH DAN HUKUM POSITIF

BEDA BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL